Jejak Ferry Boboho Terungkap dalam Rapat Kejati DKI

Ferry Boboho saat menjadi saksi sidang perkara dugaan pemerasan dan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2026). Foto: istimewa

 Jakarta -Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho ternyata sempat menghadiri pertemuan antara PT Cahaya Baja Sukses (CBS) dan PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) terkait penyelesaian utang perusahaan.

Kehadirannya berlangsung setelah Ferry masuk dalam struktur CBS melalui PT Tompotika Mulia Abadi. Ferry baru muncul dalam pertemuan ketiga penyelesaian utang CBS dengan KNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Pertemuan pada Maret 2025 itu, berujung pada kesepakatan pembayaran denda keterlambatan PT CBS sebesar Rp10 miliar.

Sebelumnya, CBS bersikukuh menolak membayar denda tersebut. Bahkan, Direktur PT CBS, Michael Njoman mengaku yakin perusahaannya tidak memiliki kewajiban membayar denda karena telah memiliki kesepakatan pembayaran dengan direktur KNI sebelumnya.

Fakta itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan TPPU terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Michael mengakui Ferry tidak hadir dalam dua pertemuan awal di Kejati DKI Jakarta yang berlangsung pada 4 dan 20 November 2024.

Pada saat pertemuan kedua ini ada Pak Ferianto Hongkiriwang enggak?" tanya advokat Febrie.

"Tidak ada," jawab Michael.

Dalam pertemuan kedua pada 20 November 2024, posisi CBS masih menolak membayar denda keterlambatan yang ditagihkan KNI. Michael beralasan, perusahaan sebelumnya telah menyepakati mekanisme pembayaran dengan direktur KNI yang lama dan sudah menyerahkan bilyet giro untuk melunasi kewajiban.

Namun, setelah terjadi pergantian direktur, KNI meminta pembayaran denda keterlambatan. Permintaan tersebut ditolak CBS karena dianggap bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya.

"Yakin, Pak," kata Michael saat ditanya apakah CBS merasa tidak memiliki kewajiban membayar denda.

Situasi berubah pada pertemuan ketiga sekitar Maret 2025. Saat itu, Ferry sudah masuk dalam struktur CBS melalui PT Tompotika Mulia Abadi dan hadir dalam proses penyelesaian utang tersebut.

Dalam pertemuan ketiga, CBS akhirnya bersedia membayar denda keterlambatan sebesar Rp10 miliar. Kesepakatan itu menjadi bagian dari settlement dengan PT KNI.

Advokat kemudian mempertanyakan alasan CBS yang sebelumnya bersikeras menolak denda, tetapi akhirnya bersedia membayar setelah Ferry masuk ke struktur perusahaan.

Michael menjelaskan, perubahan sikap tersebut didorong pertimbangan bisnis. Dalam proses negosiasi antara pertemuan kedua dan ketiga, pihak Krakatau Steel (KS) disebut

menawarkan solusi saling menguntungkan dengan menjanjikan pasokan bahan baku kembali berjalan.

"Jadi mereka supply kita 7.500 ton tiap bulan, lalu kita bayar biaya keterlambatan mereka sebesar Rp10 M," ungkap Michael.

Ia membenarkan, pertimbangan utama CBS menerima pembayaran denda adalah menjaga kelangsungan transaksi bisnis ke depan. Menurutnya, KNI merupakan salah satu mitra strategis perusahaan.

Michael juga menyebut dirinya berdiskusi dengan Ferry sebelum kesepakatan tersebut tercapai.

"Terus akhirnya saya diskusi sama Pak Ferry, ya kan, ke tim KNI juga diskusi, ya akhirnya ketemulah kesepakatan itu," katanya.

Dalam settlement tersebut, CBS menyepakati pembayaran pokok utang sekitar Rp25 miliar dan denda keterlambatan Rp10 miliar. Pokok utang dicicil Rp500 juta setiap pekan.

Michael menyebut pokok utang telah lunas pada 2025, sedangkan denda keterlambatan diselesaikan pada 2026. Ia bahkan mengklaim perusahaan mempercepat pelunasan dibandingkan jadwal yang disepakati

Kalau untuk pokok utang, harusnya awal 2026, dia maju jadi 2025," ujarnya.

Dalam perkara ini, nama Ferry Boboho juga muncul dalam surat dakwaan Febrie Adriansyah. Pengusaha bernama asli Ferry Yanto Hongkiriwang itu diduga memiliki peran dalam aliran uang dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie.Ferry disebut sebagai teman Febrie sejak 2018. Ia juga telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kapasitasnya sebagai saksi perkara tersebut.

Sumber: https://monitorindonesia.com/hukum/read/2026/11/639059/jejak-ferry-boboho-terungkap-dalam-rapat-kejati-dki



أحدث أقدم